SurabayaPos.com | SAMPANG,- Dugaan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, menuai sorotan tajam. Jumat (13/11/2026).
Sejumlah warga mempertanyakan penyaluran bantuan yang dinilai belum mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Warga menduga ada penerima yang kondisi ekonominya relatif mampu, bahkan memiliki rumah gedung dan berkeramik, masih mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT.
Ironisnya, warga yang mengaku lebih membutuhkan, memiliki anak usia sekolah hingga balita, justru merasa tidak mendapatkan bantuan yang diharapkan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat di wawancara di rumahnya awak media.
"Saya merasa kondisi ekonomi saya lebih membutuhkan. Saya mempunyai anak sekolah dan balita. Namun, justru orang yang ekonominya lebih mampu mendapatkan bantuan PKH dan BPNT," tegasnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan penerima manfaat di tingkat desa.
Sorotan juga mengarah kepada Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan pendamping PKH, Samadi. Warga berharap keduanya tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga memastikan kondisi penerima bantuan sesuai dengan kriteria program.
Saat dikonfirmasi awak media, Samadi menyampaikan agar dilakukan pemeriksaan terhadap data kependudukan, desil, kriteria penerima, serta ketentuan program PKH dan BPNT.
"Sampean sudah pernah cek datanya? Orang-orang itu. Pertama cek data kependudukan, kedua cek desilnya, ketiga cek kriteria bansos. Bansos BPNT/PKH jelas kriterianya. Kalau panjenengan belum paham, jangan asal rilis," ungkap Samadi.
Pernyataan tersebut belum menjawab secara spesifik keluhan warga mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran penerima bansos di Desa Banjarbillah.
Masyarakat kini mendesak Dinas Sosial Kabupaten Sampang melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan secara transparan. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru terus luput dari perhatian, sementara dugaan penerima yang tidak sesuai kriteria segera dievaluasi.
Bantuan sosial bukan untuk mereka yang sekadar tercatat dalam data, melainkan harus disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Pemerintah jangan tutup mata terhadap keluhan warga.
(Red)
Seiri
