SJAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam konferensi pers di Istana, Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak benar apabila Presiden Prabowo disebut menolak ataupun secara langsung menyetujui niatan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi bersama Gibran.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Polemik Dokumen Pendidikan Berlanjut
Munculnya pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Dalam pemberitaan tersebut, putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran menjadi salah satu persoalan yang disorot. Sebelumnya, putusan MK juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai dokumen kelulusan setara SMA yang bersangkutan.
Gibran sendiri telah memberikan tanggapan terhadap polemik tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran pada Rabu (7/10).
DPR Bahas Hak Menyatakan Pendapat
Di sisi lain, polemik tersebut turut mendapat perhatian di lingkungan parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Hak tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU MD3.
Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, proses politik dan hukum tersebut harus berjalan melalui mekanisme serta tahapan yang telah ditentukan.
Hingga saat ini, pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah resmi diproses secara konstitusional.
Publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut, baik terkait langkah hukum yang akan ditempuh Gibran maupun sikap resmi pemerintah terhadap dinamika yang berkembang.
Redaksi SurabayaPos.com
Seiri
