SurabayaPos.com | Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara resmi melantik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menjadi Bupati Mojokerto Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/1/2020).
Prosesi pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.131.35-5825 Tahun 2019 tentang pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Mojokerto Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah meminta Bupati Mojokerto yang baru dilantik bisa segera lari kencang untuk menyesuaikan RPJMD yang ada dengan RPJMN. Utamanya, terkait percepatan proyek strategis nasional yang tertuang pada Perpres No.80/2019. Terlebih, rencananya pada 20 Januari, RPJMN akan disahkan. Sehingga, hal ini juga harus diikuti penyesuaian pada RPJMD provinsi maupun di kab/kota.
"Insyaalah tanggal 20 Januari nanti RPJMN akan disahkan, karenanya kita ingin memastikan 218 proyek strategis nasional yang tertuang pada Perpres No.80/2019 masuk di RPJMN semua kementrian terkait. Selanjutnya pemprov Jatim serta pemkab dan pemkot se-Jatim akan menyesuaikan RPJMD provinsi dan di kabupaten/kota," ungkap Khofifah.
Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) rencananya juga akan disahkan pada bulan April 2020. Karenanya, hal ini juga harus berseiring dengan penyesuaian RKPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan road show ke beberapa kementerian dan dilanjutkan ke Bakorwil yang ada di Jatim.
"Tugas kita saat ini adalah melakukan akselerasi dalam rangka percepatan semua program prioritas pembangunan di Jatim. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya dengan berlari tapi harus ada lompatan. Yang di support dengan digitalisasi sistem, salah satunya dengan pembangunan big data yang tengah difinalisasi oleh Pemprov," urainya.
Dalam kaitan Perpres No. 80/2019, lanjut Khofifah, maka untuk wilayah Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) akan difokuskan pada pembangunan koneksitas public transportation. Dan Mojokerto merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari mandat percepatan pembangunan ekonomi di Jatim.
"Mojokerto itu menjadi bagian yang cukup signifikan untuk bisa melihat bagaimana percepatan pembangunan ekonomi di Jatim, sesuai dengan yang tertuang pada Perpres No.80/2018," tandas mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.
Khofifah juga berharap, dalam pembangunan di wilayah Mojokerto baik di kabupaten/kota selalu mengedepankan ruh dari Majapahit. Dimana, ruh Majapahit adalah sejarah besar nusantara bagaimana Bhineka Tunggal Ika digagas dan didengungkan di Nusantara. Serta, bagaimana bendera merah putih dikibarkan di Indonesia.
"Di dalam semua program strategis di Pemkab Mojokerto nanti diharapkan bisa memberikan suasana penguatan nasionalisme, kebangsaan, keindonesiaan. Sehingga secara faktual bisa mendapatkan resonansi yang lebih luas dari program yang dilakukan oleh Pemkab Mojokerto," pungkas gubernur perempuan ini.
Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Prov. Jatim sekaligus Ketua Dekranasda Prov. Jatim Arumi Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Prov. Jatim Kusnadi, Forkopimda Kab. Mojokerto, serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim.(tji)
