Usai audiensi, Abdul Halim menegaskan bahwa persoalan transportasi online harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun aplikator, mengingat jumlah driver online yang terus bertambah dan menjadi bagian penting dari sektor transportasi masyarakat (12/5).
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan teman-teman driver online. Banyak persoalan yang memang perlu segera mendapat solusi bersama, mulai dari perlindungan mitra driver, tarif, hingga kepastian regulasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, Komisi D DPRD Jatim akan berupaya menjembatani komunikasi antara driver online, pemerintah daerah, serta pihak aplikator agar tercipta kebijakan yang adil dan tidak merugikan para mitra pengemudi.
Menurut Abdul Halim, keberadaan payung hukum yang jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi driver transportasi online, baik roda dua maupun roda empat. Karena itu, pihaknya mendukung percepatan pembahasan regulasi maupun RUU Transportasi Online di tingkat nasional.
“Harapan kami ada regulasi yang mampu melindungi semua pihak. Driver harus mendapatkan kepastian dan rasa keadilan dalam bekerja,” katanya.
Selain itu, Komisi D juga meminta agar aspirasi yang disampaikan GERANAT’S Jatim dapat dikaji bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mencari langkah konkret terhadap persoalan di lapangan.
Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan GERANAT’S Jatim, sejumlah OPD Pemprov Jatim, serta anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, para driver online menyampaikan berbagai tuntutan terkait kesejahteraan, perlindungan kerja, dan regulasi transportasi online di Indonesia.
