• Jelajahi

    Copyright © Surabaya Pos : Situs Berita Terkini, Berita Hari ini, dan Terpercaya. Indonesia dan Dunia
    Best Viral Premium Blogger Templates

    APBDes Dipangkas Pusat, Rakyat Dipaksa Swadaya Warga Tonaan Barat Bangun Jalan Pakai Uang Sendiri

    R. Lindo
    21/11/2026, 04.34 WIB Last Updated 2026-11-20T21:39:15Z


    Surabaya.Pos|| Bangkalan, - aktivitas pengecoran kembali berlanjut di Dusun Tonaan Barat, Desa Binoh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Jumat (20/11/2026).

    Menurut warga setempat "Bukan dari proyek pemerintah. Bukan dari kontraktor. Tapi dari keringat dan swadaya masyarakat sendiri.

    Warga bergotong royong sejak pagi. Ada yang mengaduk semen, ada yang mendorong gerobak, ada yang meratakan cor, ada yang menyiapkan konsumsi. Semua ikhlas, tanpa dibayar.

    Pertanyaannya, kenapa harus swadaya? Kenapa tidak pakai APBDes saja?

    Hasil Browsing Goggle dan analisis Tim Investigasi Liputan Indonesia. Jawabannya ada di kebijakan pemerintah pusat yang sudah beredar dan berlaku tahun ini.

    Berdasarkan informasi pemerintah yang sudah beredar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang berlaku sejak 12 Februari 2026, dan Permendes Nomor 16 Tahun 2025, inilah gambaran yang terjadi secara nasional.

    1. Dana Desa Nasional Dipangkas Untuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Pemerintah mengalokasikan Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp 60,57 Triliun untuk seluruh desa di Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, Rp 34,57 Triliun atau 58,03% dipotong untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.

    Dana KDMP ini penyalurannya dipisah secara eksklusif, langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung, tidak masuk ke Rekening Kas Desa.

    Sisanya, yang menjadi Dana Desa reguler yang bisa dikelola desa, tinggal sekitar Rp 25 Triliun - Rp 26 Triliun dibagi untuk lebih dari 75.000 desa se-Indonesia.

    Inilah yang membuat banyak desa di berbagai daerah melaporkan penurunan Dana Desa yang diterimanya secara drastis dibanding tahun sebelumnya.

    2. Sisa Dana Desa Reguler Sudah Ditentukan Penggunaannya.

    Berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 dan Permendes Nomor 16 Tahun 2025, sisa Dana Desa reguler tersebut wajib digunakan untuk prioritas yang sudah ditentukan pusat, di antaranya.

    Ketahanan Pangan. Minimal 20%
    Wajib dialokasikan untuk program ketahanan pangan atau lumbung pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan lembaga ekonomi desa lainnya.

    Untuk Bantuan Langsung Tunai bagi warga kategori kemiskinan ekstrem.

    Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana, Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa, Termasuk Penanganan Stunting.
    Untuk Posyandu, gizi balita, ibu hamil, dan layanan kesehatan dasar.

    Dukungan Implementasi KDMP, Pembangunan Infrastruktur Melalui Padat Karya Tunai Desa, dan Infrastruktur Digital.

    Operasional Pemerintah Desa Maksimal 3%. Hanya untuk operasional, tidak untuk honor Kepala Desa, perangkat, dan BPD.

    3. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Juga Terdampak.

    Berdasarkan informasi yang beredar dari pemerintah daerah, penurunan Dana Desa ini seiring dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat ke daerah. ADD yang bersumber dari 10% Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ikut menyesuaikan.

    Artinya, APBDes desa tahun ini benar-benar terjepit dari semua sisi. Dana yang bisa dipakai untuk pembangunan fisik menjadi sangat terbatas, karena harus berebut dengan ketahanan pangan, BLT, kesehatan, dan operasional.

    TAPI WARGA TONAAN MEMILIH TIDAK MENUNGGU.

    Tak hanya berhenti disitu saja, saat banyak desa lain mengeluh dan berhenti membangun, warga Tonaan Barat memilih jalan lain "SWADAYA".

    Ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang pasir, ada yang menyumbang tenaga, ada yang menyumbang makanan. Semua dicatat dalam buku kebersamaan, bukan buku proyek.

    Jalan yang dulu becek dan licin, kini perlahan berubah menjadi jalan cor yang kokoh. Anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa sepatu penuh lumpur. Ibu-ibu bisa ke pasar tanpa takut jatuh. Bapak-bapak bisa ke sawah dengan motor tanpa tersangkut di jalan berlumpur.

    "Kami tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami hanya tidak mau jalan kami rusak terus. Kalau APBDes terbatas, biarlah tangan kami yang bekerja. Yang penting jalan ini jadi, untuk anak cucu kami," ujar salah satu warga di lokasi pengecoran.

    PESAN UNTUK PEMERINTAH.

    Artikel ini bukan untuk menyalahkan Kepala Desa Binoh. Karena Kepala Desa juga menjalankan kebijakan dari pusat. Beliau juga ingin membangun, tapi anggaran sudah ditentukan penggunaannya dari pusat.

    Artikel ini adalah pesan untuk pemerintah di atas, berdasarkan informasi pemerintah itu sendiri:
    Lihatlah warga Tonaan Barat. Ketika anggaran desa terbatas, mereka tidak demo, mereka tidak merusak. Mereka justru gotong royong membangun dengan uang sendiri.

    Warga sudah membuktikan bisa swadaya. Sekarang giliran pemerintah yang membuktikan hadir. Berikan dukungan semen, pasir, atau alat, agar perjuangan warga ini tidak sia-sia.

    Karena jalan ini bukan hanya cor-coran semen. Ini adalah bukti bahwa ketika negara membatasi anggaran, rakyat tidak patah semangat. Rakyat justru semakin kuat," Tutupnya.

    SALUT UNTUK WARGA DUSUN TONAAN BARAT, DESA BINOH!

    Penulis :Tim Liputan IndIndonesi


    _Dalam segala situasi, LiputanIndonesia.co.id berkomitmen memberikan fakta jernih dari TKP. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme._
    Komentar

    Tampilkan

    TERKINI