Peristiwa ini menggambarkan bahwa hasil kerja dengan konsep Represif tidak berkesan dengan baik. Bahkan menuai cibiran dari sejumlah kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan permendagri, bahwa sikap Humanisme seorang Panong Praja seharusnya dapat di berikan kepada masyarakat. Sebab seorang pamong seharus dapat memberikan contoh dan Ngenong (Mengasuh).
Dalam kejadian Kamis siang, (23/5/19) sekitar pukul 13.00 pemain angklung yang bermain di sekitar traffic light jalan Gunungsari kelurahan Sawunggaling di kagetkan dengan kedatangan Satpol PP kota Surabaya dengan berjumlah sekitar kurang lebih 20 personil yang membawa 5 unit truk serta mobil dinas, tiba tiba merampas alat musik Angklung dan menyerang serta menghajar salah satu personil dari pemain angklung. (Informasi dari rakyatjelata.com).
Adanya kasus ini, Kinerja Satpol PP tidak berpedoman pada tugas dan fungsi yang telah di tetapkan pemerintah pusat. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, para oknum Satpol PP Surabaya seenaknya sendiri bahkan lebih banyak bersifat arogansi daripada memberikan arahan yang baik terhadap masyarakat kecil.
Semakin buruknya kinerja Satpol PP dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi pemahaman aparat terhadap tugasnya dan fungsi sebagai aparat Satpol PP.
Inilah beberapa komentar dari beberapa kalangan masyarakat dan tokoh akademisi,
“Satpol PP tidak boleh Arogan,dan hrua mengedepankan Persuasif, dalam hal ini Pemkot Surabaya harus mencari alternatif agar warga negara tetap mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.” ujar Beka Komisioner Komnas Ham.
“Sangat memprihatinkan, semoga akan ada jalan keluar bagi anak anak yang sedang berkreatifitas.” harap salah satu Dekan di UNESA.
“Harus di pertanyakan sebabnya apa, negara kita negara hukum, kalau sudah menyalahgunakan jabatan ya harus di tindak,bila perlu copot Kasatpol PP nya kalau gak bisa mimpin pasukan dengan baik.” ucap Yanto salah satu pentolan KBRS Perjuangan.
“Saya akan berikan dukungan buat anak anak angklung yang mangkal di tempat kami, wong mereka sudah kami beri ijin, dan mereka tidak memgganggu kok.” ujar RT di komplek Kodam.
Masih banyaknya kelemahan dalam tugas aparat Satpol PP sehingga menjadi pemicu permasalahan yang baru, akhirnya muncul bentrok serta kericuhan yang seharusny hal ini tidak perlu terjadi.
Seperti kejadian yang telah di alami oleh kelompok seniman pemain angklung beberapa hari yang lalu, kelompok seniman angklung mangkal di salah satu tempat dan bahkan mempunyai ijin dari perangkat wilayah, tiba tiba Satpol PP merampas alat angklung seenaknya tanpa adanya penjelasan secara hukum, memukul, memiting bahkan menjambak salah satu pemain angklung tersebut.
Dengan perlakuan seperti itu, maka timbulah kericuhan antara kelompok seniman angklung dengan Satpol PP. Inilah titik kelemahan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, dan seolah olah dirinya lah yang berkuasa dalam menertibkan kehidupan seorang anak manusia, padahal mereka adalah rakyat yang wajib dilindungi Pemerintah, yang seharusnya di berikan wawasan terbaik dan arahan agar hidup mereka lebih baik dari sebelumnya.
Masyarakat menilai Kinerja Satpol PP kota Surabaya yang semakin tak menentu yaitu Kompetensi profesionalisme sudah tidak di pergunakan lagi oleh seluruh anggota Satpol PP Kota Surabaya, yang mana Kompetensi itu meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap ssopan santun dalam penindakan. Jadi semua itu tidak di dapatkan dari semua anggota Satpol PP Kota Surabaya selama ini.
Terpisah, mendengar adanya informasi bahwa ada pengamen jalanan di perlakukan kasar oleh Sat-pol PP Surabaya, Aba Hafidz (Abunawas) selaku Penasehat Komunitas Penyanyi Jalanan (KPJ) Surabaya mengatakan, " Perbuatan seperti arogan terhadap suatu penindakan tidak bisa dibenarkan, itu kan bukan kriminal, padahal perbuatan kriminal pun polisi tidak boleh arogan, lah kok ini penegak perda Sat-Pol PP malah tindakannya melebihi sikap Polisi, mereka kan juga Warga Surabaya dan waktu itu juga sangat mendukung sekali waktu Pilkada pencalonan Bu Risma yang sangat dicintai oleh warga Kota Surabaya sebagai Walikota hingg dua periode," ujarnya. Dikutip dari Liputan Indonesia.
Lanjut Abunawas, " Mereka dibentuk untuk menertibkan dan memberikan arahan kepada masyarakat, bukan merampas alat musik dan menjambak bahkan memiting para pengamen jalanan itu, itu sudah kurang ajar namanya, bubarkan saja Sat-PP atau pecat pimpinan dan oknum oknumnya, Sat-Pol PP Surabaya itu ikut diklat pendidikan atau cuma sekedar asal rekrut saja. Kok kurang ajar dan tidak ber ahlaq sama anak anak seniman jalanan, mereka itu dilindungi negara, ada di UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, yang mana kutipan isinya adalah, " Fakir miskin dan anak-anak jalanan yang terlantar dipelihara oleh negara," pungkasnya.
Sementara Pihak Joko Wiyono Kasi Operasional Satpol-PP Surabaya saat di konfirmasi lewat Whatsapp terkait kejadian ini belum bisa menjawab. (red)
