SurabayaPos.com - Mathur Husyairi anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Madura, mengaku sepakat dan mendukung program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, kemarin.
"Saya sangat mendukung semangat Pemprov Jatim untuk mewujudkan WBK. Tetapi sejumlah hal harus diperhatikan, terpenting soal bantuan sosial," kata Mathur di DPRD Jatim, Rabu (2/10/2019).
Dia menyebut, minimal ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh Pemprov Jatim.
Pertama, membuka APBD bila perlu DPA SKPD ke publik melalui website masing-masing OPD.
Kedua, mengumumkan penerima hibah dan bantuan sosial (Bansos) melalui website di masing-masing OPD.
Ketiga, tindaklanjuti dan sikapi LHP BPK tiap tahun secara proporsional oleh DPRD.
"Karena selama ini OPD sangat tertutup dengan informasi atau yang berkaitan dengan data publik. Entah karena mentalnya atau karena memang tidak paham dengan UU No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah menegaskan Pemprov Jatim tengah mempersiapkan diri sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Itu setelah Laporan Keuangan Pemprov Jatim mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dan, pihaknya telah menyampaikan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk keinginan menjadikan Provinsi Jatim sebagai salah satu percontohan wilayah WBK.
"Kita juga mengeluarkan regulasi internal di Pemprov Jatim untuk menyiapkan WBK, wilayah bebas korupsi," kata Khofifah.(tji)
