Agenda yang dilaksanakan untuk tatap muka dengan warga Jatisari, adalah menjaring aspirasi, suara dan ide serta masukan warga yang merupakan program rutin DPRD Kota Surabaya.
"Dalam penyampaian terhadap warga Jatisari, anggota DPRD Kota Surabaya H. Budi Leksono yang akrab dipangil Bulek dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, klau ada warga, ada permasalahan tentang pendataan kependudukkan atau tentang pemberian bantuan sosial, seperi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta KIS yang dari APBD Kota surabaya, yang layak menerimanya tapi masih belum dapat, monggo warga bisa menyampaikan ke saya sesuai dengan Poksi saya," cetus Bulek.
Kemudian dilanjukan acara tanya jawab terhadap warga. Salah satu warga dari RW 05 dari Dupak Baru Ibu Tri Wahyuni menanyakan tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mulanya saya dapat MBR, secara tiba tiba kok tidak aktif, saya langsung ke Dinas Sosial menanyakan masalah itu, tapi dari Dinsos menjawab perjuli memang sudah di hapus (tidak aktif), pertanyaan yang kedua oleh warga tentang PKH sampai sekarang saya belum dapat PKH, bagaimana caranya saya supaya dapat PKH tersebut.
Dari kedua pertanyaan warga tersebut. Menurut Budi Leksono bahwa data MBR atau PKH selama ini terdapat banyak pencabutan manfaat dari masyarakat oleh Pemerintah Kota yang bisa menjadikan bahan evaluasi.
"Jadi klau MBR atau PKH kan sudah ada data, tetapi mereka banyak sekali yang memang sebenarnya sangat membutuhkan, jadi ini tentunya Pemerintah Kota memang dari program ini evaluasinya harus jelas," kata Budi Leksono.
"Jangan mereka yang masih kondisinya terpuruk tetapi MBR dan PKH nya dicabut itu ternyata ada surve atau evaluasi kembali, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali haknya," terangnya
"Lurah semestinya juga bisa surve ke lokasi, untuk melihat kondisi yang sebenarnya, contoknya ada warga yang mampu yang mendapatkan MBR, pihak Lurah harus Tanggapilag dengan sigap, yang perlu kita harus turun kesana berdasarkan laporan dari RT, kelurahan mestinya harus turun kebawa," jelasnya.
"Jangan sampai dinilai baik program pemerintah, tapi Walikota menemukan sesuatu yang ngak baik," imbuhnya.
Pangilan akrab Bulek berharap untuk kedepannya, perekonomian warga masyarakat Surabaya semakin meningkat dengan banyaknya program program yang dilakukan oleh pemerintak Kota Surabaya, baik dalam peningkatan UMKM, padat karya atau yang lain lainnya. Dalam saat ini Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan peningkatan dan kemudahan kemudahan tentang perizinan.
Apa yang menjadi program pemerintah Surabaya sekarang dalam gotong royong pemulihan ekonomi ini benar benar Walikota sangat luar biasa, sudah banyak membantu program padat karya, jangan sampai ini tidak diimbangi oleh pihak kelurahan atau kecamatan dalam hal pendataan,"pungkasnya. (Redaksi)
