Enam Parpol yang keberatan dan menolak DPHP hasil Coklit ini antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelora, Partai Nasdem, Partai Ummat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak menentukan sikap.
“Banyak temuan-temuan panwas teman-teman Kelurahan dan kecamatan dimana data pemilih tidak sesuai TPS. Kita sudah menyarankan PPK, untuk memberikan perbaikan ke PPS-PPS, agar merubah yang awalnya nyoblos yang tidak sesuai menjadi sesuai,” ungkap Dimas Sila Pamungkas, Ketua Panwascam Sukomanunggal.
Dimas mencontohkan di RW 3, RT 8 Kelurahan Simomulyo Baru, pihak PPK belum memberikan jawaban yang selalu mendasarkan pada KPU RI.
“Jawabannya selalu lempar melempar” imbuhnya.
Menanggapi kekesalan Parpol yang hadir serta keberatan Parpol di rapat pleno DPHP ini, seharusnya PPK dan Jajarannya menampilkan data pemilih yang transparan.
“PPK dan PPS kan harusnya menampilkan mana yang TMS dan lain-lain dan tidak angka seperti ini. Tidak menutup kemungkinan pengelembungan suara kan dari ini. Contoh yang sudah meninggal, kan harus dilampiri akte kematian toh, kalau tidak ada kan gimana?,” ulasnya kesal.
Menariknya dari rapat pleno terbuka tersebut sejumlah Parpol menantang PPK dan PPS untuk responsif atas saran perbaikan yang disampaikan.
Jika temuan-temuan ini tidak ditindaklanjuti dan tetap tidak ada perubahan, apakah anda sebagai ketua PPK siap mengundurkan diri karena tidak siap dengan tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilu” tegas Hermawan dihadapan undangan yang hadir di rapat pleno DPSHP.
Sekedar diketahui, Kecamatan Sukomanunggal sendiri memiliki Enam Kelurahan yakni Sono Kwijenan, Putat Gede, Tanjungsari, Sukomanunggal, Simomulyo Baru, Simomulyo, Sedangkan menurut Jumlah pemilih aktif 78427.
Penulis : kib/din
