Surabaya.pos || Surabayaa, – Polemik keterlambatan pemasangan meteran listrik atas nama Poni Maisaroh di wilayah kerja PLN ULP Dukuh Kupang memasuki babak baru.
Setelah diberitakan, pihak PLN akhirnya memberikan klarifikasi melalui pesan singkat whatsapp, bahwa penyebab keterlambatan disebut karena ada kesalahan data saat pendaftaran, tepatnya kesalahan alamat.
Poni Maisaroh diketahu oleh pihak PLN Dukuh Kupang” Jarak Alamat Pemohon Di Kelurahan Putatjaya, Kota : KOTA SURABAYA Dengan Koordinat Longitude (112.6086874) Dan Koordinat Latitude (-7.2471308) Terlalu Jauh Yaitu 11.4002 Km, Maksimal Toleransi Jarak Adalah 1.5 Km. Silahkan Sesuaikan Kembali Koordinat Longitude Dan Koordinat Latitude Untuk Melanjutkan," Saat dilakukan konfirmasi pada 14 Agustus 2026, kepada pihak PLN ULP Dukuh Kupang.
Sebelumnya, pemohon sudah melakukan pelunasan pasang baru sebesar Rp1.012.980 pada Sabtu, 8 Agustus 2026 melalui aplikasi PLN Mobile. Dalam proses pendaftaran di PLN Mobile, pemohon wajib mencantumkan KTP, KK, dan Nomor HP aktif.
Hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar nomer HP untuk apa jika tidak dipakai. Ini poin paling krusial yang dilanggar PLN ULP Dukuh Kupang.
Hingga 4 hari setelah pelunasan, tidak ada satupun petugas dari PLN ULP Dukuh Kupang yang menghubungi nomor HP yang tertera saat pendaftaran. Tidak ada konfirmasi, tidak ada klarifikasi terkait kesalahan alamat.
Ternyata Warga lah yang justru harus berinisiatif mengadu ke PLN 123 dengan No. K 5126081102516.
"Seharusnya setelah pemohon melakukan pelunasan, pihak PLN wajib melakukan konfirmasi untuk kebenaran data melalui nomor telepon yang dicantumkan saat pendaftaran. Fakta nya sampai 4 hari tidak ada konfirmasi. Malah pemohon yang mengadu. Ini bentuk ketidakresponan / pembiaran oleh PLN ULP Dukuh Kupang," Terang anak pemohon kepada liputan Indonesia.
Logika sederhananya. Kalau dari awal petugas sudah menelpon dan mengklarifikasi alamat, masalah ini mungkin selesai dalam 1-4 hari. Tidak perlu sampai viral dan jadi polemik.
Kontradiksi.
Sementara pihak ULP PLN Dukuh Kupang beralasan masih melakukan perubahan alamat sesuai identitas. Sementara pihak SLO mengaku menunggu nanti saya telfon mas, namun sapai saat ini tidak menghubungi liputan Indonesia.
Sampai 2X melakukan pengaduan ke 123 melalui aplikasi PLN mobile. Masih dalam proses kerja," Saat komunikasi di 123.
Ini artinya:
1. Sistem pusat tidak menolak pembayaran karena "salah alamat".
2. Yang gagal adalah proses verifikasi dan komunikasi di level ULP Dukuh Kupang.
Kasus ini mencoreng nama baik BUMN.
1. Melanggar UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 21: Penyelenggara wajib menindaklanjuti pengaduan dan memberi informasi. 4 hari bungkam = abai.
2. Melanggar UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak diperlakukan dengan benar dan jujur. Menerima uang lalu mendiamkan pelanggan adalah tindakan tidak jujur.
3. Melanggar UU 19/2003 tentang BUMN. BUMN wajib melayani dengan profesional. Nomor HP ada tapi tidak dihubungi adalah bukti tidak profesional.
Tuntutan kami.
1. Manager PLN ULP Dukuh Kupang wajib evaluasi seluruh petugas pelayanan. SOP wajib. 1x24 jam setelah pembayaran harus ada konfirmasi ke nomor HP.
2. Segera pasang meteran Poni Maisaroh dan berikan kompensasi keterlambatan.
3. Direksi PLN harus audit apakah ini hanya terjadi di ULP Dukuh Kupang atau di ULP lain juga.
"Jangan jadikan warga sebagai operator pengaduan. Tugas PLN adalah melayani proaktif, bukan menunggu diadukan dulu baru bergerak.
Hingga berita ini diterbitkan, pemasangan belum dilakukan. Kami tim investigasi liputan Indonesia membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No. 40/1999.
Selain itu tim liputan Indonesia sebagai kontrol sosial menegaskan, jika permasalahan ini masih belum bisa diperbaiki kami akan melakukan konfirmasi/mediasi secara persuasif ke kantor PLN ULP Dukuh Kupang," Bersambung...
Penulis :tim
"Berita Terbaru Lainnya"
