Surabaya Pos | SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan dalam transaksi pembelian mobil maupun sepeda motor.
Imbauan tersebut disampaikan karena penggunaan identitas warga untuk kepemilikan kendaraan dapat memengaruhi akurasi data perlindungan sosial (perlinsos) dan berpotensi membuat warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tercatat memiliki aset kendaraan.
Eri mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya menemukan kasus warga yang secara kondisi ekonomi tergolong membutuhkan bantuan sosial, namun dalam sistem tercatat memiliki kendaraan bermotor.
Setelah dilakukan penelusuran, kendaraan tersebut ternyata bukan milik warga yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan. Identitas warga diduga digunakan oleh pihak lain.
“Ada nama warga yang digunakan, padahal sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, KTP-nya ternyata dipinjam orang lain,” ujar Eri, Senin (5/10/2026).
Atas kondisi tersebut, Eri meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga dokumen kependudukan, terutama KTP.
“Nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,” tegasnya.
Menurut Eri, persoalan kepemilikan aset menjadi salah satu temuan ketika Pemkot Surabaya melakukan verifikasi dan penelusuran data perlinsos secara langsung di lapangan.
Padahal, data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan masyarakat yang diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial.
Penentuan Bansos Tak Hanya Berdasarkan Desil
Pemkot Surabaya, kata Eri, kini tidak hanya mengandalkan data desil dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Pemerintah kota juga melibatkan masyarakat melalui musyawarah di tingkat RT untuk melihat kondisi warga secara langsung.
Dalam mekanisme tersebut, lurah, camat, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta sedikitnya tiga perempat warga dalam satu RT dilibatkan untuk menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, warga bersama-sama menentukan tiga tingkat prioritas penerima bantuan.
“Surabaya tidak lagi hanya melihat desil. Kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut,” jelas Eri.
Ia mencontohkan warga lanjut usia yang belum pernah mendapatkan bantuan, tidak memiliki aset, serta tidak mempunyai sumber penghidupan yang memadai dapat menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan.
Eri berharap masyarakat ikut terlibat dalam melakukan pengawasan agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Pemkot Surabaya juga mendorong warga memanfaatkan berbagai kanal pengaduan dan pengecekan data, termasuk melalui aplikasi Cek Wargaku.
“Ayo kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil,” pungkas Eri.
