LPKAN Indonesia dan DPR RI, Bahas Penyusunan RUU Ombudsman | Surabaya Pos
http://www.liputanindonesia.co.id/ https://www.liputanindonesia.co.id/ https://www.liputanindonesia.co.id/p/liputan-terkini.html https://www.liputanindonesia.co.id/feeds/posts/default?orderby=UPDATED https://www.liputanindonesia.co.id/feeds/posts/default https://www.liputanindonesia.co.id/feeds/posts/default?alt=rss https://www.liputanindonesia.co.id/sitemap.xml https://www.liputanindonesia.co.id/sitemap.xml?page=1 https://www.liputanindonesia.co.id/feeds/posts/default?max-results=9999&alt=json-in-script&callback=loadtoc https://www.liputanindonesia.co.id/atom.xml?redirect=false
kampung tangguh semeru 2020, #KampungTangguhSemeru2020, - KampungTangguhSemeru, Kampung Tangguh Surabaya, Kampung Tangguh Sidoarjo, Kampung Tangguh Gresik, Kampung Tangguh Sumenep, Kampung Tangguh Pamekasan, Kampung Tangguh Bangkalan, Kampung Tangguh Ngawi, Kampung Tangguh Ponorogo, Kampung Tangguh Pacitan,Kampung Tangguh Malang, Kampung Tangguh Magetan, Kampung Tangguh Madiun, Kampung Tangguh Jombang, Kampung Tangguh Mojokerto, Kampung Tangguh Bojonegoro, Kampung Tangguh Lamongan, Kampung Tangguh Tanjung Perak, Kampung Tangguh Nganjuk, Kampung Tangguh Trenggalek, Kampung Tangguh Tulungagung, Kampung Tangguh Madiun, Kampung Tangguh Blitar, Kampung Tangguh Kediri, Kampung Tangguh Situbondo, Kampung Tangguh Bondowoso, Kampung Tangguh Lumajang, Kampung Tangguh Probolinggo, Kampung Tangguh Pasuruan, Kampung Tangguh Batu, Kampung Tangguh Tuban, Kampung Tangguh Jember, Kampung Tangguh Banyuwangi, Inovasi Peduli dari Kapolda Jatim, Kampung Tangguh Semeru 2020, guna Mencegah Corona atau Covid-19, di Jawa Timur

LPKAN Indonesia dan DPR RI, Bahas Penyusunan RUU Ombudsman

Surabayapos.com - Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menghadiri undangan Badan Keahlian DPR RI dalam rangka diskus...

Surabayapos.com - Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menghadiri undangan Badan Keahlian DPR RI dalam rangka diskusi pakar yang bertujuan membahas tentang penyusunan rancangan Undang Undang tentang perubahan Undang Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.



Acara yang digelar di ruang rapat Badan Keahlian DPR RI itu dihadiri oleh Sekjen LPKAN Abdul Rasyid, S.Ag.,  Ketua OKK Sugiharto, SE., M.Si., Direktur LKHAI, Hartadi Hendra Lesmana, SH., MH., dan didampingi beberapa pengurus DPP LPKAN Indonesia, Jum'at (6/9/19).

Ketua OKK LPKAN Indonesia Sugiharto, SE, M.Si, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Ombudsman selama ini hanya menjadi tempat rekomendasi tanpa memiliki kewenangan memberikan konsekuensi.

Sugiharto mencontohkan lembaga negara lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki produk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal itu sangat berpengaruh kepada image tentang keuangan yang dikelola kepala daerah.

"Dalam hal ini Ombudsman hanya sampai pada rekomendasi. Kalau seperti itu untuk apa Ombudsman dibentuk kalau hanya sampai pada rekomendasi tanpa ada konsekuensi," ujar Sugiharto.

Sugiharto kembali mencontohkan lembaga negara lain seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga memiliki konsekuensi ketika setelah sidang terkait persaingan usaha ada denda atau punishment kepada pihak terlapor.

"KPPU juga memiliki konsekuensi, setelah sidang ini diputuskan ada denda misalnya, ada punishment. Nah ini yang tidak ada dalam Ombudsman," terangnya.

Namun, lanjut Sugiharto, pada tahun 2019 ada kwitansi lapor. Hal itu dirasa cukup efektif karena langsung disampaikan oleh Ombudsman kepada lembaga terkait tentang pelayanan yang dirasa kurang berjalan dengan baik.

Sugiharto juga mengatakan kedepan harus ada standar khusus yang diterapkan oleh Ombudsman untuk menerima laporan dari masyarakat.

Jadi, Ombudsman tidak sembarang menerima laporan untuk kemudian diteruskan kepada lembaga terkait, harus ada proses verifikasi laporan, sebelum laporan itu dilanjutkan ke instansi terkait.

"Artinya jangan hanya sekedar bisa melapor, tapi harus ada standar minimal pelapor itu bisa ditindaklanjuti laporannya. Ada tanda registrasi. Nah, kemudian setelah ada putusan, namun rekomendasi itu tidak dilakukan maka perlu dilakukan langkah seperti misalnya Ombudsman mengawal pelapor ke Inspektorat atau instansi terkait," tuturnya.

Abdul Rasyid, S.Ag. Sekjen LPKAN menambahkan bahwa, perlu adanya penguatan dan dukungan dari DPR RI agar Ombudsman memiliki 
peranan yang lebih luas dan mendalam terutama tindak lanjut tentang rekomendasi untuk mewujudkan instansi negara yang good goverment.

"Perlu ada penguatan terhadap rekomendasi dari Ombudsman tentang kinerja dari instansi yang diinvestigasi oleh Ombudsman, dan sangat dirasa perlu untuk bersinergi dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan, khususnya penegak hukum serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
komitmen dan konsisten terhadap layanan publik", ujar Rasyid.

Lanjut Rasyid, "Jika terjadi pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap rekomendasi dari Ombudsman, maka harus ada ketegasan sanksi, baik berupa sanksi materil maupun immateril".

Rasyid mengusulkan khususnya pelanggaran maladministrasi maka sanksi yang bisa dijatuhkan bisa berupa teguran hingga rekomendasi untuk pembekuan instansi yang bersangkutan. 

"Dalam hal pemberian sanksi maka hal ini bisa dilakukan atau ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Namun sejauh ini sanksi 
yang dijatuhkan oleh ombudsman masih tidak juga membuat jera para 
pelanggar," tegas Abdul Rasyid Sekjend LPKAN Indonesia.

Hartadi Hendra Lesmana, SH., MH. Direktur LKHAI, menjelaskan terkait bentuk perlindungan yang diberikan Ombudsman kepada pelapor.

"Pelapor dalam hal ini wajib mendapat perlindungan hukum, baik dalam kerahasiaan pelapor serta keamanan pelapor dari ancaman. Hal ini termaktub dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melibatkan atase kedubes RI di masing masing negara," ujar Hartadi.

Hartadi menambahkan, LPKAN dan LKHAI memandang ombudsman sebagai lembaga independen tapi hanya formalitas.

"Ombudsman tidak hanya untuk pemenuhan undang-undang saja, karena ombudsman hanya bersifat rekomendasi," tambahnya.

Terpisah, R. Muhammad Ali Ketua Umum LPKAN Indonesia  menjelaskan, dengan adanya undangan dari Badan Keahlian DPR RI dalam rangka diskusi pakar yang bertujuan membahas tentang penyusunan rancangan Undang Undang tentang perubahan Undang Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pihaknya sangat menyambut baik.

"Saya menyarankan agar Ombudsman harus memperkuat fungsi pengawasan yang efektif dan bebas intervensi. Percuma jika rakyat melaporkan terjadinya maladministrasi kalau ombudsman gampang di intervensi sama 
dengan pepesan kosong," ujar Muhammad Ali.

Muhammad Ali menambahkan, "Ombudsman bukan hanya membuat mekanisme keluhan dan pengaduan untuk mendorong keterlibatan 
masyarakat dalam melapor, kalau perlu melalui sistem daring, serta dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden," tutupnya.(tji)

COMMENTS


BERITA TERKAIT

Kampung Tangguh Semeru 2020



Nama

Advertorial,52,Berita-Terkini,929,BeritaWarga,145,Destinasi-Wisata,11,EkoBis,35,ekonomi,6,Ekonomi Bisnis,8,Galeri-foto-video,17,GayaHidup,22,Hobby,7,Hukrim,186,Internasional,21,Kesehatan,40,Narkotika,23,Nasional,297,Olahraga,24,Opini,10,Pemerintahan,62,Peristiwa,84,Pilpres 2019,8,Polisi,221,Politik,116,Regional,495,Religi,8,Renungan,17,Selebritis,3,Seni-Budaya,19,Showbiz,20,Sorotan,69,sosial,20,Technology,18,TNI,9,
ltr
item
SurabayaPos.com: Situs Berita Terkini, Berita Hari ini, dan Terpercaya: LPKAN Indonesia dan DPR RI, Bahas Penyusunan RUU Ombudsman
LPKAN Indonesia dan DPR RI, Bahas Penyusunan RUU Ombudsman
https://1.bp.blogspot.com/-BBiFLdBW7Os/XXL2WgzVOgI/AAAAAAAAlvU/MDHF_SDmGIEVJZlygLLmVvjumLWRug7oQCLcBGAs/s320/IMG_20190907_071225.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BBiFLdBW7Os/XXL2WgzVOgI/AAAAAAAAlvU/MDHF_SDmGIEVJZlygLLmVvjumLWRug7oQCLcBGAs/s72-c/IMG_20190907_071225.jpg
SurabayaPos.com: Situs Berita Terkini, Berita Hari ini, dan Terpercaya
https://www.surabayapos.com/2019/09/lpkan-indonesia-diskusi-dengan-dpr-ri.html
https://www.surabayapos.com/
https://www.surabayapos.com/
https://www.surabayapos.com/2019/09/lpkan-indonesia-diskusi-dengan-dpr-ri.html
true
4204357026782051252
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy