Surabayapos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Surabaya membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah (Bacakada) Kota Surabaya.
Meski baru hari pertama dibuka, DPD NasDem Kota Surabaya yang berkantor di Jalan Pandegiling No 194 Surabaya, ini sudah diserbu pendaftar. Mereka adalah Vicensius Awey kader internal NasDem; kemudian Gus Ali Azhara yang punya latar belakang pengusaha properti; Hariyanto Ketua Peradi Kota Surabaya; Gunawan (kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI); dan perempuan bernama Lia Istifhama yang juga pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Timur.
"Sesuai PO No 06 September 2019, pendaftaran resmi dibuka, dan akan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2019," kata Ketua Bappilu DPD NasDem Kota Surabaya, M Jauhari di DPD NasDem Kota Surabaya, Senin (23/9/2019), malam.
Pendaftar pertama yang datang saat dibuka pukul 16.00 WIB, adalah Gunawan, disusul Gus Ali Azhara. Mereka diterima oleh tim pendaftaran DPD NasDem Kota Surabaya. Selain ketua Bappilu, M Jauhari, juga ada Sudarsono, Ketua DPD, serta empat anggota lainnya Franky, Srihono Yularko, Sudarwati Rorong, Yohannes.
"Lima orang nama sudah mengambil formulir pendaftaran, Vincensius Awey. Kemudian Gus Ali Azhara, Hariyanto yang juga menjabat Ketua Peradi Surabaya, Gunawan kader PSI dan Lia Istifhama pengurus PW Fatayat NU Jatim,” kata M Jauhari.
Selanjutnya, sesuai peraturan organisasi partai kewenangan DPD NasDem Kota Surabaya adalah melakukan penyeleksian untuk para bakal calon, sesuai kewenangan.
Ada lima kriteria yang harus dipenuhi oleh bakal calon yang akan maju sebagai kepala daerah. Pertama, dilihat bagaimana Popularitasnya. Kemudian Akseptabilitas, Tingkat Kesukaan Masyarakat, Elektabilitas, dan juga diukur Kemampuan Melakukan Mobilisasi Masyarakat.
"Dari syarat itu, kemudian baru di rangking. Nanti akan dilihat sejauh mana tingkat popularitas, akseptabilitas, kesukaan masyarakat, elektabilitas, kemampuan mobilisasi masyarakat. Tiga besar yang akan diajukan namanya ke DPP untuk dimintakan rekom,” jelasnya.
Kemudian, Imam Syafi'i, menambahkan Partai NasDem memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, termasuk yang maju atau mencalonkan diri dari partai besutan Surya Paloh ini.
"Semua punya kesempatan yang sama, baik kader internal maupun bukan. Terpenting, sesuai ketentuan partai, mereka harus bersih dari kasus-kasus hukum, termasuk kasus narkoba. Serta bisa diterima oleh masyarakat," kata Imam, Anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai NasDem ini.
Ali Azahara mengaku sejak awal terpikat NasDem
Namun karena diperintah oleh kiai yang sangat dihormati, dirinya mengurungkan langkah melalui NasDem, dan mengikuti arahan kiai melalui partai lain.
"Saya mundur dari Caleg Partai NasDem itu juga berkonsultasi ke pengurus Partai NasDem dan mereka memahami alasan tersebut,” jelas pengusaha properti itu.
Saat ini, langkah yang dirajut kembali melalui Partai NasDem disebutnya sebagai keinginan hati nurani.
"Kalau sekarang saya mengambil formulir pendaftaran Cawali kota Surabaya ke NasDem, itu sesuai dengan keinginan saya yang sempat tertunda. Mudah-mudahan Partai NasDem nantinya merekomendasi saya sebagai Cawali Kota Surabaya,” harap Ali Azhara.
Ia pun optimistis bisa mendapat tambahan kursi sebagai ketentuan memenuhi persyaratan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon di Pilwali Kota Surabaya.
"Mudah-mudahan ada calon wakil yang bersedia berpasangan dengan saya, dan itu juga sudah saya komunikasikan,” ungkap keluarga besar Ponpes Alkhozini Siwalan Panji Sidoarjo ini.
Selain dengan Partai NasDem, dirinya juga sudah menjalin komunikasi politik secara intensif dengan partai-partai lain sebagai bekal koalisi.
Ditanya soal visi-misinya, Gus Ali Azhara mengaku sudah menyiapkannya. Namun, sengaja tidak untuk dipublikasikan lebih dulu. Selain untuk menunggu sinyal kepastian dari kendaraan politik yang akan dipakai, juga disebut itu akan disampaikan kalau saatnya tiba, yakni resmi sebagai calon walikota Surabaya.
“Yang jelas, Walikota Tri Rismaharini sudah baik terutama dalam tata kota. Tetapi tetap ada celah, seperti menyangkut keterbukaan publik yang perlu diperluas penggunaan APBD dan APBN. Serta bantuan dari luar negeri, sehingga Surabaya bisa menjadi icon kota bersih bukan saja lingkungan melainkan juga bersih dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” pungkasnya.(tji)
