SurabayaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah mempersiapkan diri sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Itu setelah Laporan Keuangan Pemprov Jatim mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Dan, yang terbaru ini kita juga mengeluarkan regulasi internal di Pemprov Jatim untuk menyiapkan WBK, wilayah bebas korupsi. Pada posisi ini dulu kan di Kementerian Sosial, kita juga menyampaikan ke KPK, titik-titik ini kita ingin dijadikan salah satu percontohan WBK. Jadi ndak bisa satu lembaga," terang Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/10/2019).
Pihaknya mengaku telah membahasnya secara internal terkait titik-titik layanan mana saja yang akan dijadikan area WBK.
"Sebetulnya antara WTA WTP dan WBK ini harus berseiring. Ada referensi baru bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah terutama pengelolaan keuangan daerah, itu ada PP 12 tahun 2019," urainya.
Khofifah menambahkan, pihaknya telah melakukan beberapa persiapan untuk meraih predikat WBK. Salah satunya melakukan rapat membahas sinkronisasi program.
"Tadi yang dijadikan arahan oleh Wamenkeu antara lain adalah Rakorwas, rapat koordinasi bidang pengawasan. Kita sebetulnya sudah beberapa kali melakukan rasin dalam rapat sinkronisasi program, termasuk terakhir dengan para bupati, wali/ kota," paparnya.
Menyiapkan itu, pihaknya juga tengah menyusun quick win untuk menentukan proses percepatan WBK. Sedangkan untuk wilayah mana saja yang menjadi percontohan, gubernur perempuan pertama di Jatim itu, belum menyebut.
Di acara itu, Khofifah juga mengucapkan selamat kepada 35 kabupaten/kota di Jatim yang meraih predikat WTP. Lainnya, ada 3 daerah yang belum mendapat WTP, yakni Kota Pasuruan, Jember dan Tulungagung. Sementara, yang lima tahun berturut-turut didapat Kabupaten Pacitan. Kota Malang tujuh kali, dan Sampang baru pertama kali raih WTP.(tji)
