Jakarta, - Presiden Joko Widodo memutuskan melarang masyarakat untuk mudik mulai Jumat (24/04) mendatang agar wabah virus corona tidak semakin menyebar, setelah sempat berujar bahwa warga mudik karena alasan ekonomi "tidak bisa kita larang-larang".
"Hari ini saya ingin sampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas melalui video conference rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Selasa (21/04).
Setelah rapat dilangsungkan, Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan larangan mudik resmi berlaku Jumat, 24 April 2020.
"(Larangan mudik) untuk wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan juga wilayah yang masuk zona merah virus corona," kata Luhut.
Orang keluar dan masuk wilayah Jabodetabek akan dilarang tetapi lalu lintas di dalam wilayah ini sendiri akan diperbolehkan.
Luhut menambahkan layanan kereta api tidak dihentikan serta jalan tol tak akan pernah ditutup.
"Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi," sebut Luhut.
"Hanya untuk kendaraan kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan dengan perbankan dan sebagainya. Kita masih membuka itu karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat ini harus hidup," tambahnya.
Keputusan tersebut diambil usai pemerintah melakukan sejumlah kajian dan juga pendalaman langsung di lapangan. Selain itu, Kementerian Perhubungan pun diklaim telah melakukan survei terkait dengan pelarangan mudik tersebut.
"Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68% yang tetap bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%, artinya masih ada angka sangat besar 24% lagi," ujar presiden menjelaskan.
Presiden pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran Covid-19 lebih luas lagi.
"Jadi dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu lalu. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan (larangan mudik) ini mulai disiapkan," ucap Presiden menegaskan.
Pada 9 April lalu, Presiden Jokowi melarang aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN untuk mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.
Namun, untuk warga, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah masih mengkalkulasi adanya kelompok pemudik yang kembali ke kampung halaman karena masalah ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial.
Kelompok ini disebutnya "tidak bisa begitu saja kita larang-larang".
'Insentif' bagi yang tak mudik
ANTARA/RENO ESNIR
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keputusan larangan mudik tersebut 'bagus' walaupun tidak menampik kemungkinan adanya warga yang melanggar larangan.
"Ini kan bukan larangan mudik, kita sedang mencegah penyebaran Covid-19, kalau kita melihat, ada zona merah di mana di sana pertumbuhan ekonominya tinggi, di mana masyarakat menyemut, dan mereka bekerja semua di sana. Dari zona itu sudah banyak yang pulang dan itu jadi kemudian cluster-cluster yang sekarang menular, maka itu [larangan mudik] bagus," kata Ganjar kepada BBC Indonesia Selasa (21/04).
Mengantisiapasi kemungkinan ada warga yang tetap berusaha mudik dan melanggar larangan Presiden, Ganjar mengatakan ia telah meminta semua desa untuk menyediakan tempat karantina bagi mereka.
Mereka yang tetap pulang ke Jawa Tengah akan "mendapat treatment yang sama, di mana desa-desa sudah kita minta buat tempat karantina di balai desa, sekolah atau rumah kosong, itu yang kita lakukan," kata Ganjar.
"Pasti ada yang melanggar dan sebagainya, ya kita treatment apakah akan dikarantina diawasi secara khusus ada kok yang taat, tapi yang melanggar juga ada," tambahnya.
Ganjar juga meminta para bupati dan walikota di Jawa Tengah untuk mendata komunitas-komunitas warganya yang berada di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk nantinya diberikan insentif agar tidak mudik dan bisa bertahan hidup di domisili mereka sekarang.
"Kami bilang 'terima kasih ya Anda sudah berbuat luar biasa untuk bangsa dan keluarga tercinta. Narasi positif ini mesti kita berikan kepada mereka agar mereka tidak mudik," tambahnya.
Mengganti hari libur untuk 'menenangkan masyarakat'
ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA
Pada pembukaan rapat terbatas untuk antisipasi mudik Kamis (2/4), Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyiapkan skenario yang komprehensif menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
"Jangan sepotong-sepotong, atau satu aspek saja atau kepentingan daerah saja. Tapi dilihat secara utuh," kata Jokowi.
Presiden dalam rapat tersebut mengusulkan alternatif.
"Saya melihat untuk mudik, dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional pada hari lain untuk hari raya. Yang kedua memberikan fasilitas mudik untuk masyarakat di hari pengganti tersebut. Dan pada hari itu juga bisa menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah," katanya.
'Pemerintah tidak larang mudik'
ANTARA FOTO/RENO ESNIR
Pada 2 April, sesudah rapat terbatas, Menko Kemaritiman dan Investasi yang tengah merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan rapat memutuskan pemerintah tidak akan larang mudik.
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah."
"Namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau agar masyarakat, atas dasar keselamatan bersama, tidak mudik tahun ini.
"Pemerintah bersama seluruh aparatnya akan mengambil langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan jaga jarak yang dikenal physical distancing," Luhut menjelaskan.
Istana menyatakan warga yang mudik akan berstatus ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan harus mengkarantina diri 14 hari.
Usai putusan tak melarang mudik pada 2 April itu, pemerintah mengatakan sedang menyusun buku panduan prosedur standar operasional untuk implementasi jaga jarak fisik (physical distancing) bagi penumpang.
Di dalam buku panduan itu akan diatur, misalnya, pengurangan kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.
"Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum dengan menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," jelas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Minggu (05/04).
Ridwan menambahkan untuk kebijakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, tidak dapat membawa penumpang.
Sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.
"Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan," ungkapnya.
Ditakutkan percepat penyebaran wabah
ANTARA FOTO
Sebelum berbagai imbauan tak mudik yang berakhir dengan larangan mudik, pada pekan ketiga Maret, telah terjadi arus mudik ke berbagai daerah di antaranya ke Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Para kepala daerah langsung ambil langkah untuk menangani ini.
Kepala daerah yang telah mengambil langkah termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang meminta warganya untuk tidak pulang kampung, sementara Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui pemudik menjadi masalah.
Di antara mereka yang kembali ke kampung halaman termasuk penjual makanan di ibu kota Jakarta, Juli Winarno.
Juli kembali mudik ke kampungnya, Desa Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah setelah selama dua pekan dagangan mi ayam di Jakarta sepi akibat kebijakan bekerja dari rumah.
Menurutnya, hidup di kampung lebih hemat dari pada tetap di Jakarta. Sementara waktu ia akan bertani sambil menunggu pandemi virus corona mereda.
"Kalau di Jakarta terus kan, pengeluaran gede, kalau di kampung bisa diminimalisir," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (26/03).
Sebagai pendatang dari Jakarta, kota dengan tingkat kasus paling tinggi di Indonesia, Juli mengatakan mengetahui bahwa ia bakal diperiksa otoritas kesehatan di kampungya sebelum berbaur dengan masyarakat.
"Kita diminta cek kesehatan dulu ke puskesmas dari pihak perangkat desa," katanya.
Sementara itu, penjual bubur ayam di Jakarta, Hari Cahyono juga mudik ke Pekalongan, Jawa Tengah. Ia pun mudik karena dagangannya sepi.
Namun, belum ada informasi dari kampungnya terkait dengan pemeriksaan kesehatan para perantauan yang kembali ke kampung halaman.
"Nggak diperiksa. Kemarin belum ada," katanya.
Juli dan Hari Cahyono, merupakan dua dari ribuan warga Jawa Tengah yang pulang dari Jakarta, kepulangan yang dikhawatirkan akan mengancam penyebaran virus di kampung mereka.
Diminta bertahan di perantauan
ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo mengambil langkah memeriksa warganya yang berdatangan dari luar wilayah, termasuk di pintu kedatangan terminal bus.
"Itu setiap bus yang datang dicatat oleh pemkab, oleh dinas perhubungan, dibantu TNI/Polri, termasuk Satpol PP. Nah, dinkesnya langsung periksa di sana," ujarnya.
Para perantau di Jawa Tengah diwaspadai lantaran salah satu kasus pasien positif corona yang meninggal di Solo, berasal dari Bogor, Jawa Barat.
"Artinya ini sudah ada contoh kecil yang bisa kita sampaikan. Tapi yang sekarang ini, dalam konteks jumlah massa yang banyak ini, kami belum mencatatnya," kata Ganjar.
Ganjar meminta warga Jawa Tengah di perantauan untuk sementara waktu ini tak mudik ke kampung halaman.
ANTARA FOTO/PARAMAYUDA
"Karena ada yang perlu dijaga, ya dirinya sendiri, termasuk keluarga di kampung," katanya.
Secara nasional, wabah virus corona di Indonesia pekan ini meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 100 orang per hari.
Jumlah kasus sampai Kamis (26/03), lebih dari 890 dan yang meninggal 78 orang.
Di Jawa Tengah, sampai Rabu (25/03), jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 38 orang, empat di antaranya meninggal.
Sementara orang dalam pemantauan (ODP) mencapai 2.858 orang dengan pasien dalam pengawasan (PDP) 257 orang.
Ganjar mengatakan akan berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta, termasuk Jawa Barat untuk memantau mobilisasi pemudik.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meyakini ODP di wilayahnya meningkat karena banyaknya orang yang mudik.
"Banyak orang mudik yang jadi problem hari ini, ODP melonjak, karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta, mempergunakan tidak kerja ini, malah, pulang ke daerahnya, seperti mudik," katanya.
ODP di Sumedang melonjak karena pemudik dari Jakarta
Salah seorang dari pemudik adalah Anissa Fitriani yang bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan finansial di Bandung.
Namun, sejak diberlakukan kerja di rumah akibat wabah Corona, Anissa memutuskan pulang ke rumahnya di Kabupaten Sumedang.
Keputusannya itu juga dilatari ketakutan tertular Covid 19 seiring ditetapkannya Kota Bandung sebagai zona merah wabah Corona.
"Soalnya kalau diam di sana (Bandung) keluar rumah sedikit aja takutnya positif (Corona). Terus, banyak juga orang yang mempengaruhi pikiran. Di sana itu kan ramai, nggak kayak di Sumedang".
"Kalau di Sumedang udaranya dingin, segar, beda sama di sana. Jadi mungkin banyak terjangkit Corona, jadi milih pulang deh," kata perempuan berusia 20 tahun itu kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Menurut Anissa, tidak ada larangan untuk mudik ke Sumedang.
Hanya saja, dia harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum pulang.
"Diperiksa kesehatan dulu sebelum pulang. Suhu badan, positif negatifnya diperiksa dulu di kantor. Takutnya bawa virus juga ke rumah, nggak enak. Di Sumedang juga kan takutnya gimana-gimana kalau pulang kampung, jadi di sana (Bandung) dicek dulu," ujar Anissa.
ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA
Sesampainya di Sumedang, Anissa didata oleh aparat setempat dan dimasukkan ke dalam daftar ODP.
Anissa disarankan untuk mengisolasi diri. Dinas Kesehatan setempat juga memantau kondisi kesehatannya.
"Akan dicek di sini nanti, soalnya baru datang dari Kota Bandung. Bandung kan masuk zona merah, terus pulang pergi Bandungnya sering, jadi mengisolasi diri, harus diam di rumah," ungkapnya.
Anissa menjadi satu dari 1702 warga Sumedang yang masuk kategori ODP lantaran datang dari wilayah zona merah Covid 19, seperti Kota Bandung dan Jabodetabek.
Mereka mudik ke kampungnya setelah pemerintah menginstruksikan kerja di rumah dan diam di rumah.
Warga perantau asal Sumedang menyikapi instruksi itu sebagai momen pulang kampung.
Padahal semestinya tetap tinggal di wilayah mereka berada. Akibatnya, jumlah ODP di Sumedang melonjak dari 2 orang menjadi 1.702 orang, per 26 Maret 2020.
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
"Kenapa ada lonjakan ODP karena banyak warga Sumedang yang bekerja di luar Sumedang, terutama di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, mudik," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Dadang Sulaeman saat dihubungi via telepon, Kamis (26/03).
Umumnya, kata Dadang, perantau asal Sumedang bekerja di sektor informal, seperti berdagang dan tukang kayu.
Menghadapi lonjakan pemudik dari zona merah Corona, Dadang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah pemantauan yang dilakukan tim dari kecamatan, mulai dari camat, kapolsek, hingga danramil.
"Pemantauan supaya mereka itu membatasi aktivitasnya," kata Dadang.
Lebih jauh, Dadang menjelaskan, pihaknya memilah kategori ODP, yakni ODP yang pulang dari zona merah Covid 19 yang tidak mengalami gejala dan ODP yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan sesak napas.
"Kalau ODP dengan gejala dilakukan observasi oleh petugas kesehatan," ujar Dadang.
ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF
ODP dengan gejala saat ini berjumlah 157 orang. Sedangkan kasus positif Covid 19 berjumlah 1 orang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah preventif menyikapi lonjakan angka ODP ini.
"Jadi orang yang seharusnya tinggal di Jakarta mempergunakan waktu tidak kerja ini, malah pulang ke daerahnya seperti mudik. Nah, ini jadi kendala besar sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, saat jumpa pers di Gedung Pakuan, Kamis (26/03).
Emil belum menjelaskan apa langkah preventif yang akan dilakukan, namun sebelumnya, mantan Wali Kota Bandung ini sempat mengeluarkan larangan mudik.
"Jangan mudik, tetap tinggal di wilayah masing-masing untuk menjaga sebaran (virus corona) yang tidak terlalu besar, sampai situasi kondusif," kata Emil.
Siskamling diaktifkan awasi pemudik
Dari Solo, Kepala Dinas Kesehatan setempat, Siti Wahyuningsih mengaku mendapat laporan adanya pemudik yang nyaris ditolak pulang kampung.
"Kemarin ada laporan dari lurah adanya pemudik yang pulang. Terus, saya bilang enggak apa-apa wong mau pulang ke rumahnya sendiri masak nggak boleh. Terus abis itu, saya mohon untuk isolasi diri," kata Siti kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC Indonesia.
Siti menambahkan bagi perangkat desa yang mendapatkan pemudik dengan gejala Covid-19 untuk segera melapor.
"Kalau ada yang seperti itu nanti dilaporkan kepada kita. Begitu datang timbul gejala isolasi dua minggu," katanya.
Sementara itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani mengatakan akan mengaktifkan linmas serta siskampling (sistem keamanan lingkungan) di kampung-kampung untuk memantau para pemudik yang datang.
"Bukannya menolak, tapi sifatnya hati-hati, kamu siapa, dari mana, pergi dari mana. Tetap harus di-tracing," jelasnya.
Lantas, ia pun mencontohkan kejadian di Purwodiningratan adanya pemudik yang mengalami gejala seperti para ODP virus corona.
Selanjutnya pemudik yang pulang dari luar negeri itu akhirnya meninggal dunia.
"Meskipun dia itu belum masuk di rumah sakit ternyata gejalanya juga karena gejala ODP," ungkapnya.
Ia pun tidak menginginkan hal tersebut tidak terjadi lagi di Solo. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan pemantauan kepada para pemudik.
"Kita kan nggak bisa menolak mereka datang, kalau ternyata terpapar nantinya yang punya kontak dekat yang berpotensi menambah jumlah. Itu yang kita khawatirkan," tegasnya
ANTARA FOTO/OLHA MULALINDATutup bandara dan pelabuhan
Data terbaru, pasien positif Covid-19 di Papua berjumlah 3 orang. Sementara, PDP mencapai 33 orang tersebar di enam kabupaten dan kota, dan 728 orang dengan status ODP.
Angka tentang Covid-19 ini kemudian mendorong Pemerintah Papua menutup bandara dan pelabuhan di 29 kabupaten dan kota, guna mencegah penyebaran virus corona.
Penutupan akses transportasi penerbangan dan pelayaran mulai berlaku Kamis (26/03) hingga 14 hari ke depan.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, kebijakan ini diambil berdasarkan kesepakatan rapat kordinasi bersama para bupati dan wali kota.
"Pastinya pembatasan sosial dimaksud melarang sementara waktu orang masuk ke Papua, baik lewat jalur udara maupun laut. Namun transportasi barang boleh masuk, manusia yang tidak boleh," katanya melalui situs resmi Pemprov Papua.
Selain bandara dan pelabuhan, penutupan akses transportasi pendatang juga dilakukan pada pos lintas batas darat negara (PLBN).
"Sehingga diharapkan upaya penanganan Covid-19 ini diharapkan lebih terarah," kata Lukas.
ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROHO
Tutup bandara harus izin pemerintah pusat
Bukan hanya Papua, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur juga menutup Bandara Internasional Komodo dan seluruh pelabuhan laut.
Namun kebijakan penutupan bandara ini masih terganjal izin dari Kementerian Perhubungan, kata Kepala BPBD Manggarai Barat, Dominikus Hawan.
"Jadi kita ini baru usul ke Menteri Perhubungan supaya untuk menekan perkembangan covid-19 ini, kita mohon sementara bandara Internasional Komodo ditutup dalam waktu sembilan hari," katanya.
Artinya, usulan penutupan bandara dan pelabuhan akan berlaku hingga Jumat (03/04) mendatang, jika mendapat izin Kementerian Perhubungan.
Saat ini Kabupaten Manggarai terdapat dua pasien dengan pengawasan (PDP) yang berasal dari luar wilayah, yaitu Jakarta dan Surabaya.
Sementara jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pada 18 Maret lalu sebanyak tujuh orang, melonjak menjadi 31 orang dalam waktu delapan hari.
ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA
Namun, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto menegaskan penutupan bandara merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
"Oleh karenanya penutupan bandar udara harus terlebih dahulu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan evaluasi," katanya melalui pesan tertulis.
Novie menambahkan, penutupan bandara pada prinsipnya dapat dilakukan selama ada sosialisasi dengan pihak terkait.
"Perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada Badan Usaha Angkutan Udara, maupun kepada pengguna jasa penerbangan sebelum diberlakukan," katanya.
Namun, Juru bicara Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, mengatakan keputusan penutupan bandara dan pelabuhan di Papua sudah bulat dan final.
"Mungkin belum ada koordinasi (dengan Kemenhub), tapi ini kebijakan internal dari gubernur dengan kesepakatan bersama 29 bupati dan wali kota di Provinsi Papua," jelasnya.
Sumber: BBC INDONESIA
