Padahal sebelumnya harga solar industri masih berada di kisaran Rp14.400 per liter. Lonjakan harga yang cukup signifikan ini dinilai sangat memberatkan para pengusaha, khususnya yang bergerak di sektor jasa bongkar muat di kawasan pelabuhan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur, Kody Lamahayu, menyampaikan bahwa kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap biaya operasional para pelaku usaha di lapangan. Menurutnya, aktivitas bongkar muat sangat bergantung pada penggunaan solar untuk operasional alat berat, truk, serta berbagai peralatan penunjang lainnya.
“Dengan harga solar yang mencapai Rp27.000 per liter, tentu sangat memberatkan pengusaha bongkar muat. Padahal sebelumnya masih sekitar Rp14.400 per liter. Kenaikan ini hampir dua kali lipat,” ujar Kody.
Ia menilai, lonjakan harga tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya pengawasan dan pengendalian harga, maka dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas biaya logistik di pelabuhan.
“Kami berharap pemerintah dapat memfasilitasi dan melakukan pengawasan agar para penjual minyak tidak seenaknya menentukan harga. Harus ada aturan dan pengawasan yang jelas sehingga harga bisa lebih terkendali,” tegasnya.
Menurut Kody, kenaikan harga bahan bakar tidak hanya berdampak pada pengusaha bongkar muat, tetapi juga berpotensi mempengaruhi rantai distribusi barang secara keseluruhan. Hal ini karena sektor pelabuhan merupakan salah satu pintu utama pergerakan logistik di Jawa Timur.
Jika biaya operasional meningkat secara signifikan, maka bukan tidak mungkin biaya jasa bongkar muat maupun biaya distribusi barang juga ikut terdampak.
“Kami khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, maka beban biaya operasional akan semakin tinggi dan pada akhirnya bisa mempengaruhi aktivitas usaha di pelabuhan,” tambahnya.
Di sisi lain, para pelaku usaha juga menilai kenaikan harga solar industri ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Oleh karena itu, mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah agar distribusi dan harga bahan bakar industri dapat lebih stabil.
APBMI Jawa Timur juga berharap instansi terkait dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi solar industri di lapangan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar yang dapat merugikan dunia usaha.
Para pengusaha bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini dapat segera diatasi sehingga aktivitas logistik di pelabuhan tetap berjalan lancar tanpa terbebani oleh tingginya harga bahan bakar.
