Surabaya.Pos || Surabaya - Pelatihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digelar pemerintah memicu sorotan luas setelah sejumlah peserta dilaporkan meninggal dunia.
Dalam laporan terbaru yang saya temukan, jumlah korban yang diberitakan sudah mencapai empat orang; di saat yang sama, ada pula laporan media lain yang menyebut angka berbeda, sehingga data resmi paling mutakhir tetap perlu menunggu penegasan pemerintah.
Menurut Dr. Teguh Suharto Utomo. Dua nama yang lebih dulu dikonfirmasi adalah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Kementerian Pertahanan melalui keterangan resminya menyebut Anisa meninggal akibat heat stroke, sedangkan Yonanda meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung. Keduanya disebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti latihan dasar kemiliteran," tegas Teguh. 27/6/2026.
Belakangan, laporan media juga menyebut wafatnya peserta lain, termasuk Novia Rahmadhani Sihotang dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Untuk Rifki, Kemhan menjelaskan bahwa ia sempat mengalami sesak napas, mendapat penanganan awal, kemudian dirujuk ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kemhan juga menyebut seluruh proses tetap berjalan dengan pendampingan kepada keluarga korban.
Teguh menambahkan" Di tengah duka itu, pemerintah menyatakan program tersebut tetap dievaluasi secara menyeluruh. ANTARA melaporkan Kemhan akan meninjau mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan. Kemhan juga menegaskan bahwa penekanan latsarmil bukan untuk menjadikan pengelola koperasi sebagai prajurit, melainkan membentuk mental, karakter, tanggung jawab, daya juang, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah.
Namun, justru di titik inilah kritik menguat. Koalisi masyarakat sipil menilai pelatihan bergaya militer untuk calon pengelola koperasi terlalu keras dan tidak relevan bila tidak dibarengi standar keselamatan yang ketat. Dari rangkaian fakta ini, pelajaran paling penting tampak jelas: pembinaan aparatur sipil atau pengelola program publik harus mengutamakan keselamatan, transparansi, dan kesesuaian metode dengan kebutuhan tugas, bukan sekadar meniru disiplin militer secara serampangan," tutupnya.
Penulis: Kib
