Surabayapos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bojonegoro, diantaranya meninjau Sungai Bengawan Solo yang melintasi di kabupaten tersebut, Selasa (19/2/2019) malam.
Emil, begitu ia akrab disapa, bersama Bupati, Kepala Bakorwil dan Forpimda Kab. Bojonegoro menaiki perahu dari penyeberangan tradisional Padangan, menyusuri Sungai Bengawan Solo hingga ke Bendungan Gerak di Desa Ngringinrejo Kalitidu, Kab. Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kondisi dan kerusakan bantaran sungai Bengawan Solo akibat penambang pasir illegal dan dampak bencana banjir.
Menurutnya, dalam penanganan kerusakan harus dilakukan langkah terintegrasi yang semakin lancar di hilir. Sehingga prevalensi luapan di wilayah Bojonegoro akan tertangani. Namun, penanganan hulu yang baik juga bisa menjadi solusi.
“Sebenarnya kita juga harus menjaga agar debit air tidak terlalu rendah. Bila tidak terlalu rendah, maka keindahan kawasan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Bojonegoro,” kata Emil.
Terkait kondisi penambangan pasir, menurutnya, yang perlu terus dijaga adalah soal penambangan mekanis. Agar tidak terlalu parah termasuk soal penggerusan dinding sungai.
“Tadi saya lihat juga ada satu jembatan yang diikhtiarkan sebagai bagian kerjasama wiranegoro, yakni Bojonegoro, Ngawi dan Blora. Ini akan membuka akses selatan Blora sehingga membuat daerah tersebut lebih hidup,” terannya.
Masih kata Emil, sungai Bengawan Solo harus selalu dijaga karena sebagai urat nadi kehidupan. Apabila dikelola dengan tepat bisa membangun konektivitas dan sinergi ekonomi bagi Bojonegoro.
“Saya akan melaporkan ini kepada Ibu Gubernur agar kita bisa membangun koordinasi dengan pihak-pihak yang ada di pusat,” katanya.
Terkait dengan penambangan pasir illegal, menurutnya, di Bojonegoro sudah lumayan tertib jika dibandingkan dengan daerah hulu. Tinggal bagaimana membangun keterpaduan langkah termasuk pendekatan multiple.
“Satu enforcement dan satunya lagi preventif. Kita gali bagaimana orang tidak tergerak untuk menambang pasir secara illegal dan bisa membuka peluang ekonomi lain,” jelasnya.
Ditambahkan, perda terkait penambangan pasir juga sudah ada. Selain itu Satpol PP juga sudah melakukan patroli empat kali dalam setahun.
“Tapi sekali lagi penegakan itu cara paling mahal untuk mendorong, sebenarnya yang paling penting kesadaran masyarakat. Kalau bupatinya punya komitmen saya optimis insyaAllah kita bisa mencari solusi,” katanya.
Di akhir, menurutnya yang sangat menarik dikaji adalah soal trash boom, yakni pelampung yang biasa dipakai di bendungan bisa dilakukan untuk menangani sampah. Langkah ini supaya metode flushing yang dibuang ke laut tidak sepenuhnya dipakai.
“Tapi ini harus dicek dulu kalau dari sisi ketersediaan tempat pembuangan akhir bupati sudah komit,” pungkasnya.dji
