Surabaya Pos | Nganjuk – Kepala Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk Sokhib dikabarkan menolak permintaan audiensi dari LSM PSM Banaspati pada Minggu (23/2).Penolakan tersebut disebutkan dengan alasan bahwa permintaan klarifikasi bukan menjadi kewenangan lembaga swadaya masyarakat.
Permintaan audiensi itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020, meliputi:
- Pembangunan 6 unit kios desa
- Pengadaan pipanisasi air bersih
- Pengurukan tanah di Dusun Gilis
- Honorarium Ketua Karang Taruna
Selain itu, LSM PSM Banaspati juga menyoroti penggunaan anggaran desa pada periode 2021 hingga 2025 yang dinilai perlu dilakukan keterbukaan informasi kepada publik.
Menurut keterangan yang dihimpun, Sekretaris Desa Macanan turut menyampaikan bahwa surat permohonan audiensi harus dikirimkan melalui jasa ekspedisi resmi seperti JNT atau layanan pengiriman lainnya, bukan disampaikan secara langsung.
Dewan Pembina PSM Banaspati Mojopahit, Faruq, menyayangkan sikap Kepala Desa dan Sekdes tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan LSM merupakan bagian dari kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara, termasuk dana desa.
“LSM hadir sebagai kontrol publik. Permintaan audiensi adalah bagian dari mekanisme klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Macanan, Sokhib, belum memberikan tanggapan resmi kepada awak media. Pesan konfirmasi yang dikirimkan terpantau aktif namun belum mendapat balasan.
Pihak LSM PSM Banaspati menyatakan tetap membuka ruang dialog secara terbuka dan berharap pemerintah desa dapat bersikap transparan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, mengingat pengelolaan dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari negara dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
