SurabayaPos.com / Sidoarjo - Sesaat setelah mendarat pukul 08.40 WIB, di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Gubernur Khofifah Indar Parawansa langsung memimpin rapat internal terbatas bersama sejumlah OPD di Pemprov Jatim, Rabu (8/1/2020).
Gubernur Khofifah didampingi Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak kemudian masuk ke ruangan memimpin rapat tanggap bencana di Jatim dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait di VIP Room Juanda.
Di rapat internal, Khofifah meminta agar penanganan bencana dilakukan antisipasi secara komprehensif. Dibutuhkan penanganan cepat dan langsung respon secara bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan instansi terkait.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat konektivitas antar OPD agar respon dan tanggap bisa lebih cepat untuk menangani bencana.
"Ini juga bisa menjadi implementasi early warning system. Kita harus melakukan sesuatu yang serius. Agar respon cepat menangani bencana, konektivitas harus bisa mengkoneksikan dengan OPD terkait," ujar Khofifah.
Untuk solusi penanganan banjir, lanjut Khofifah, salah satunya akan dilakukan memasang sumur biopori di masing-masing rumah. Dengan membuat lubang resapan biopori, dapat membantu air untuk segera masuk atau meresap ke dalam tanah.
Pemasangan sumur biopori akan diberlakukan saat mengurus IMB dan diharapkan keberadaannya sesuai dengan proporsional lahan rumah.
"Sebab, setiap rumah seharusnya memiliki biopori," katanya.
Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu juga menegaskan perlunya ada pengawasan dan ketegasan terhadap penambangan pasir ilegal atau liar. Sebab penambangan pasir ilegal bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Contohnya, penambangan pasir di Plumbang sangat dekat dengan tanggul yang jebol.
Sementara, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak meminta kepada OPD agar lebih memperhatikan aturan early warning system dan action plan dalam penanganan bencana yang diberlakukan di Jatim.
Selain itu juga perlu ada penanganan yang tegas terhadap penambangan pasir ilegal. Penambangan ilegal ada pemetaan titik-titik yang jelas.
"Jadi konsepnya tidak hanya menutup tetapi harus ada pembenahan," kata Emil.
Dan, terlihat hadir di rapat tersebut Gubernur dan Wagub Jatim, Sekda Provinsi Jatim, Kepala OPD, dan Instansi Vertikal dari Kementerian PUPR.(tji)
