Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjadi sosok yang terpilih menggantikan posisi wali Kota Bogor, Bima Arya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) periode 2023-2025.
Surabaya Pos | Bogor, Pergantian pucuk pimpinan Apeksi itu dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Gedung Puri Begawan, Kecamatan Bogor Timur pada Jumat (15/12/2023).
Penulis : one/basir
Surabaya Pos | Bogor, Pergantian pucuk pimpinan Apeksi itu dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Gedung Puri Begawan, Kecamatan Bogor Timur pada Jumat (15/12/2023).
Ketua Apeksi periode 2021-2023, Bima Arya menjelaskan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dilakukan lebih awal karena dalam aturan Apeksi menyatakan Ketua Dewan Pengurus haruslah Wali Kota definitif. Sementara masa jabatan Bima akan selesai di akhir tahun 2023.
H. Didi Junaidi.S.Sos.SH.MH. selaku Ketua umum FPMI dan Pimpinan Solidaritas Jurnalis Indonesia Bersatu (SJIB) mengatakan, "Mas Eri Cahyadi memang pantas jadi ketua, sosok kepemimpinan dan pengabdian terhadap warga Surabaya sudah terbukti dan teruji, kota Pahlawan bisa kondusif, aman, dan terkendali, beliau layak mencalonkan kembali, dan saya beserta gerbong saya akan siap mengawal dan membantu mengawal mas Eri Cahyadi untuk menjaga stabilitas Surabaya tetap kondusif," tutur Didi yang juga Dewan Penasehat Media Liputan Indonesia.
Oleh karena itu, pemimpin Ketua Apeksi baru dipilih dari Wali Kota yang masih bisa melanjutkan jabatan hingga tahun depan.
Munaslub Apeksi ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara sidang pleno pemilihan Ketua Apeksi Baru dipimpin oleh Bima. Hasil sidang ini menyatakan, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi ditunjuk sebagai Ketua Apeksi Baru periode 2023-2025.
Eri mengatakan, amanah barunya itu merupakan adalah sebuah beban karena dirinya mesti menjaga marwah Apeksi yang telah dirintis sejak tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Eri berharap para pengurus sebelumnya bisa senantiasa mendampingi dan menjadi mentor para pengurus Apeksi baru.
Dirinya berpendapat, ke depan kota-kota di Indonesia mesti saling berkolaborasi menyatukan kelebihan masing-masing untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi seperti stunting, kemiskinan, pengangguran dan masalah lainnya.
“Kita harus menyatukan kekuatan itu. Dan diterapkan di semua kota. Dengan begitu tercipta peran Apeksi untuk negara,” ujarnya.
Selain menunjuk Eri sebagai Ketua Apeksi baru, Munaslub ini juga memilih Wakil-wakil Ketua Apeksi Baru di antaranya Wakil Ketua 1, Bontang Basri Rase (Wali Kota Bontang), Wakil Ketua 2, M Tauhid Soleman (Wali Kota Ternate).
Kemudian Wakil Ketua 3, Bobby Afif Nasution (Wali Kota Medan), Wakil Ketua 4, Wahdi Sirajudin (Wali Kota Metro), Wakil Ketua 5, Helldy Agustian (Wali Kota Cilegon), Wakil Ketua 6, I Gusti Ngurah Jaya Negara (Wali Kota Denpasar).
Dalam sambutan terakhirnya sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima mengutarakan keyakinannya bahwa Indonesia emas akan terwujud dan tiddak hanya menjadi angan-angan di tahun 2045. Karena kota-kota sudah memiliki diferesiasinya masing-masing bukan saja dari segi sumber daya alamnya namun juga karya dan gagasan.
Bima juga memuji kepemimpinan global Indonesia di bawah Jokowi yang selama ini yang turut memberikan dampak bagi kota-kota di Indonesia. Misalnya penyelenggaraan G20 yang akhirnya mendorong banyak pihak internasional datang untuk belajar.
Di depan Jokowi, Bima juga menyatakan bahwa Apeksi mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menurutnya menjadi katalisator tumbuh dan berkembangnya kota di Kalimantan.
“Dalam kesempatan ini, saya juga berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sennatiasa bersinergi dengan Apeksi yang secara takstis memberikan ruang advokasi bagi ruang kota di Indonesia. Seperti kembalinya anggaran kelurahan dan kebijakan status honorer yang menjadi angin segar,” ucap Bima.
Ke depan, dirinya menyebut persoalan otonomi akan menjadi tantangan yang dihadapi para Pemimpin Daerah. Oleh karena itu Bima berharap ada konsistensi otonomi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepedulian Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
Salah satu sektor yang ia soroti yakni transfer dana ke daerah yang ditekannya untuk ditingkatkan seiring penguatan ekonomi dan potensi lokal.
“Berdasarkan data yang kami catat, transfer dari Kementerian Lembaga mencapai Rp2.500 Triliun, ke daerah Rp800 Triliun. Besar harapan kami ada peningkatan komitmen,” ujar Bima.
Penulis : one/basir
Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"
"Berita Terbaru Lainnya"